SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA PT. KERETA API INDONESIA (KAI) DENGAN MASYARAKAT YANG MENGUASAI LAHAN FISIK: STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 300/Pdt/G/2017/PN.MDN
DOI:
10.54443/sibatik.v5i3.4476Published:
2026-02-16Downloads
Abstract
Every land dispute requires resolution, either through litigation or non-litigation. Non- litigation dispute resolution is also known as an alternative, out-of-court solution that provides legal certainty in a cost-effective, efficient, and faster manner that benefits both parties. This study discusses How to Resolve Land Disputes Owned by PT Kereta Api Indonesia Seized by the Community in a Civil Law Perspective? What are the Pros and Cons of Communities in Land Disputes with PT KAI? How is the Analysis of the Judge's Legal Considerations on the Settlement of Land Disputes Between PT.KAI and the Community (Study of Medan District Court Decision Number 300 / Pdt / G / 201/ PN.Mdn. The research method used in this study uses normative legal research. The results of this study The settlement of land disputes between PT.KAI and the community can be done first with mediation efforts before the court realm, the Government as the main regulator in railway transportation needs to facilitate dialogue between the railway (operator, management) and the community. This can be in the form of discussion forums, mediation, or even face-to-face meetings. Community Involvement: Educating the community about train operational procedures. The community also needs to be given an understanding of their responsibilities as users of train services, for example about the importance of following safety and discipline rules when at the station or on the train. Independent Supervision: The community can invited to participate in monitoring public facilities such as railway lines to reduce undesirable incidents.
Keywords:
Ownership Dispute Land PT KAI CommunityReferences
Adrian, Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Adrian, Sutedi. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Adrian, Sutedi. Sertifikat Hak atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Adrian, Sutedi. Sertifikat Hak atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Adrian, Sutedi. Sertipikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Boedi, Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cet. 9. Jakarta: Djambatan, 2003.
Boedi, Harsono. Seminar Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Isi dan Penjelasannya). 1997.
Brata, Surya Sumardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
Bruggink, J.J.H. (terj. Arief Sidharta). Refleksi Tentang Hukum. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
Ekawati, Dian, Dwi Kusumo Wardhani, dan Dian Eka. “Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia.” Community Service Journal 2 (2021): 90–101.
Fendri, Azmi. Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Ghazali, Kurniawan. Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: Kara Pena, 2013.
Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni, 1994.
Hartono, Sunaryati. “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional.” Bandung: Alumni, 1991.
Hermit, Herman. Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda. Bandung: Mandar Maju.
HS, Salim. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
HS, Salim. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jakarta: Grafindo Persada, 2016.
Kartasapoetra, G. Masalah Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Kusuma, I. M. K. D., P. G. Seputra, dan L. P. Suryani. “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat.” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 213–217.
Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: CV Mandar Maju, 1994.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Nasrul, Oky. “Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api oleh Pihak Ketiga.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018).
Parlindungan, A. P. Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998). Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Prasetyo, Teguh, dkk. Hukum dan Undang-Undang Perkebunan. Bandung: Nusa Media, 2013.
Puba, Hasim Muhammad Hadyan Yunhas Purba. Dasar-Dasar Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Rasjidi, Lili, dan I. B. Wysa Putra. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
Sarjita. Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005.
Soebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Soegondo, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2014.
Soekamto, Suryono, dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2003.
Soetiknjo, Imam. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
Sumardjono, Maria S. W. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2005.
Syarief, Elza. Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Cet. 2. Jakarta: PT Gramedia, 2014.
Syarief, Elza. Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
Tanawijaya, Hanafi. “Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan dalam Rangka Menunjang Investasi di Indonesia.” Buletin Ilmiah Tarumanagara, Edisi Khusus: Era Hukum, No. 29 (Oktober 1994).
Tim Redaksi Tatanusa. Jabatan Notaris. Jakarta: PT Tatanusa, 2014.
Tjokromidjojo, Bintaro, dan Mustafa Adidjoyo. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung, 1998.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
License
Copyright (c) 2026 Novia Rahma Dewi, Hasim Purba, Rosnidar Sembiring
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
