PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT NOTARIS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR: 235/G/2019/PTUN.KT
DOI:
10.54443/sibatik.v5i1.4406Published:
2025-12-31Downloads
Abstract
Legal protection is the right of every citizen not to get arbitrary treatment by law. Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in Article 15 of UUJN, is also a citizen who gets legal protection. Violation of the implementation of the Notary position is an action that is prohibited by the Notary. However, if a Notary receives a report of an alleged violation of the exercise of office, it should be examined and tried in accordance with the procedures stipulated in the laws and regulations. The problems in this research are 1). How is the regulation of dishonorable dismissal of Notary according to positive law in Indonesia? 2). How is the judge's consideration regarding the cancellation of the decision letter of dishonorable dismissal of a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). 3). What are the legal consequences of canceling the decision letter to dishonorably dismiss a Notary (case study of the Jakarta State Administrative Court decision number: 235/G/2019/PTUN.KT). The research method used is normative juridical. The results showed that 1). Notaries who are dishonorably dismissed without a tiered examination by the Notary Supervisory Council feel aggrieved and take legal action through the State Administrative Court. 2). The basis of the judge's consideration in canceling the decree of dishonorable dismissal of Notary because the panel of judges concluded that the Notary Supervisory Council violated the General Principles of Good Government. 3). The PTUN verdict that has canceled the Notary's Dismissal Decree does not mutatis mutandis restore the position of Notary to become active again, this is evidenced by the Notary's Legal Entity Administration System license which has not been opened since 2019 until this research is completed and there is no guarantee of legal protection for the Notary's reappointment process. This is actually very detrimental to the Notary because he is no longer active as a Notary and cannot make authentic deeds as the authority of the Notary regulated in Article 15 of the UUJN.
Keywords:
Notary Notary Supervisory Council Dishonorable DismissalReferences
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
Afika Salsa Qurrotulaini, “Analisis Yuridis Normatif Putusan Pencabutan Jabatan Notaris Tanpa Pemberian Salinan Akta (Putusan PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)”, (2022) 2:2, Indonesia Law Reform Journal Universitas Muhammadiyah Malang.
Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
A Mukthie Fadjar, Teori-Teori Hukum Kontemporer, Setara Pers, Malang, 2013.
Badriyah Khaleed, Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
Bahler Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Daniel Extefan Parmonang Sianipar, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Diberikan Sanksi Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Yang Diatur Di Dalam Peraturan Perundang Undangan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.JKT”, (2021) 3:3, Indonesian Notary Universitas Indonesia.
Dedi Supriyadi, Kemahiran Hukum Teori dan Praktik, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, PT Rafika Aditama, Bandung, 2014.
_________, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
_________, Majelis Pengawas Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
_________, Majelis Pengawas Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
_________, Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
_________, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
_________, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009.
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.
Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2008.
Intan Nurhasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Terbukti Bersalah Setelah Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT)”, (2022) 2:2, Gadjah Mada International Journal of Business.
Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
Lili Rasdjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
M. Luthfan Hadi, Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017.
Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Nilma Muna Yuliandri, “Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, (2021) 4:2, Jurnal USM Law Universitas Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Jakarta, 2004.
Soegijatno Tjakrnegara, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Victor Hardito Priyo Wicaksono, “Pemulihan Nama Baik dan Pengembalian Harkat dan Martabat Penggugat Sebagai Notaris (Studi Kasus PTUN Nomor: 235/G/2019/PTUN.JKT)”, (2021) 1:1, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Universitas Pancasila.
Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
License
Copyright (c) 2025 Tyreska Aulia, Azmi Fendri, Yussy Adelina Mannas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
