KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS
Main Article Content
Jenny Divia Fitcanisa
Prof. Dr. Busyra Azheri., S.H., M.H
The development of information and electronic technology, which is currently increasing rapidly, has an impact on the Notary's work related to the signing of the Notary deed. The cyber notary concept contained in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (hereinafter referred to as UUJN) in the elucidation of Article 15 paragraph (3) states that there are other powers for a Notary, namely the authority to certify transactions carried out electronically (cyber notary) but in the absence of regulations regarding this matter it seems to be an obstacle to the implementation of electronic signing. Based on this, the authors formulate the problem, namely, first how to regulate norms regarding electronic signatures on notarial deeds, Second, how are the requirements for an electronic signature on a notary deed to be considered legally valid. This study uses a juridical-normative approach. The results of this research study indicate that the regulation of Cyber notary has not been regulated in Indonesia so because there is no regulation regarding the electronic signing of the notary deed, the notary cannot carry out the signing of the deed electronically under any circumstances. The legal requirements relating to the electronic signature do not meet the requirements for a valid signature on a notary deed because according to Article 16 UUJN it requires the signature to be carried out directly by the appearer or the parties before the notary.
Al Fajri, “Implikasi Hukum Penandatanganan Akta yang Tidak dilakukan di Hadapan Notaris dalam Akad Kredit Perbankan”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Hasanudin.
Andi Nur Annisa Meilany,2020, Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik, Pena Persada, Banyumas.
Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, laksbangpressindo, Yogyakarta.
Devina, “Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris”, Tesis, Magister kenotariata Universitas Sumatera Utara, 2019.
Gana Prajogi, “Autentikasi Akta Partij dalam Diginital Signature oleh Notaris”, Jurnal Indonesia Notary, Voll. 3 No. 2 Tahun 2021.
H. Budi Untung, 2022, Visi Global Notaris, Andi, Yogyakarta.
R. Subekti, Hukum pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta:2005.
R.Soegono Notodisoerjo. 1993, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soemarno Partodiharjo, 2009, Tanya Jwab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Soerjono, Soekanto, 1990, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Indonesia, Jakarta.
________________, dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suratman dan Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, CV. Alfabet, Bandung, Van Pramodya Puspa, 1977, Kamus Hukum Aneka Ilmu, Semarang.
Muhamad Delta Rudi Priyanto, Eko Setiawan, dan Hurriyatul Fitriyah, “Sistem Biometrik Gerakan Tanda Tangan Menggunakan Sensor MPU6050 dengan Metode Backpropagation”, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 4, No. 8, Agustus 2020.
Rezky Aulia Yusuf, “Legalitas Akta Notaris Yang Dibuat Dalam Konsep Cyber notary Di Masa Darurat Kesehatan”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Volume 8 Nomor 5 Tahun 2021.
Sonia Kurnianingsih, “Studi perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 da Keputusan Hasil Kongres Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (Analisa Terhadap Kasus Pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)”, Tesis, Magister Hukum Universitas Indonesia.
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
