PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO EFEKTIVITAS, DAN RASIO EFESIENSI, TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2015 – 2021
DOI:
10.54443/sibatik.v2i1.548Published:
2022-12-31Downloads
Abstract
APBD ialah instrumen kebijakan penting bagi Pemda. Kemampuan pengelolaan APBD merefleksikan kemampuan pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan operasional serta pembangunannya. Masalah penelitian meliputi pengaruh parsial dan simultan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi bagi belanja modal pada Pemkab Tulungagung. Tujuan dilakukannya penelitian guna mendapatkan informasi tantang pengaruh parsial dan simultan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi bagi belanja modal pada Pemkab Tulungagung. Metode yang diterapkan yaitu kuantitatif dengan uji regresi linier berganda. Data berjenis sekunder yang diambil dari website www. djpk.kemenkeu.go.id. Hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian (X1) bernilai 0.945 > 0.05, rasio efektivitas (X2) bernilai 0.935 > 0.05, dan rasio efisiensi (X3) bernilai 0.258 > 0.05, serta hasil uji F yaitu 0.511 > 0.05. Hal ini menandakan bahwa baik secara parsial maupun simultan, keseluruhan variabel independen tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021 dengan tingkat kepercayaan 95.5%.
Keywords:
APBD Rasio Kemandirian Daerah Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Belanja ModalReferences
Anastasia, Andi Melisa. 2012. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
Anjarsetiawan. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (DAU) terhadap Belanja Daerah (Study Kasus pada Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
Ayu Prawesti, S. . (2022). DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DI BURSA EFEK INDONESIA. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(10), 2195–2206. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.322
Daniati. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
Dwi Indah Lestari, A. ., Rahmantullah, I. ., Rizki, J., & Panorama, M. . (2022). Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(9), 1681–1692. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.224
Halim Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
Hidayat Mochamad Fajar. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Jurnal. Universitas Brawijaya. Malang
Indra Bastian; 2006; Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar; Jakarta; Erlangga
Kementerian Keuangan RI. 2014. Deskripsi dan Analisis.
Madiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Marta, Yovita Farah. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Martini Kadek dan Dwiranda. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Bali. Jurnal ISSN: 2302- 8556 Universitas Udayana
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah
Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom.
Rengga Viano Deris, L. ., Bhinadi, A. ., & Nuryadin, D. . (2022). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi) Tahun 2015-2020. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(12), 2947–2958. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.481
Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Sadu, Wasistiono. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media
Silitonga, Mangindang. 2009. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Umatera Utara. Medan
Sularso, Hafid. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset Akuntansi Vol. 1 No. 2 Agustus 2011.Universitas Jendral Sudirman. Purwokerto.
www.djpk.kemenkeu.go.id (tentang Data APBD Murni, Realisasi APBD per tahun Kab.Tulungagung)
License
Copyright (c) 2022 Muh Zainul Muzaki M, Mega Tunjung Hapsari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Downloads
How to Cite
