IMPLEMETASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TOBOLI PARIGI KECAMATAN PARIGI UTARA
Main Article Content
Gita Farista
Sinta
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu prosedur yang ada di Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Toboli Kecamatan Parigi Utara. Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam melaksanakan kebijakan tersebut atara lain: pemasangan spanduk terkait “Penerapan Kawasan Tanpa Rokok”, pemantauan security atau satpam bank, pemberian informasi kepada nasabah yang akan merokok di area Bank, dan imbauan kepada nasabah yang terlanjur merokok untuk segera mematikan asap rokoknya atau menyarankan merokok di luar ruangan. Berbagai upaya terkait kepatuhan KTR hingga saat ini belum optimal, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan pedoman KTR di Bank Rakyat Indonesia unit Toboli Parigi Kecematan Parigi Utara dengan menggunakan 4 aspek teori George Edward III yakni: sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Tipe deskriptif digunakan dalam penelitian yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan KTR di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit cabang Toboli. Teknik purposive digunakan dalam menentukan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Implementasi KTR di BRI Unit Cabang Toboli Kecamatan Parigi berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2015 Tentang KTR belum berjalan dengan baik. Beberapa penyebabnya adalah faktor komunikasi serta sosialisasi mengenai peraturan bebas rokok belum tersebar secara merata kepada masyarakat.
Anggito, A., & Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejaka.
Bahaya Rokok Bagi Kesehatan. (t.t.). Rumah sakit Krakatau Medika. https://krakataumedika.com/info-media/artikel/bahaya-rokok-bagi-kesehatan
Darsana, I. M., & Jayadi, U. (2022). Perspektif Pekerja Hotel Berbintang Di Destinasi Wisata Sanur Terhadap Literasi Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19. Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi, 1(1), 23-32.
Faturrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. Tarbawi, 2(2).
Kawasan Tanpa Rokok. (t.t.). komite nasional Pengendalian tembakau. https://komnaspt.or.id/kawasan-tanpa-rokok/
P2PTM Kemenkes RI. (2018). WHO: Rokok Tetap Jadi Sebab Utama Kematian dan Penyakit. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/who-rokok-tetap-jadi-sebab-utama-kematian-dan-penyakit
Pemerintah Sulawesi Tengah. (2019). PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH. pemerintah Sulawesi Tengah. PERDA Prov. Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2019 tentang ...https://peraturan.bpk.go.id
Ravyansah, Sukarman Purba, & Bambang Irawan. (2022). Kebijakan Publik (1 ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
Solichin Abdul Wahab. (2012). Analisis Kebijakan (1 ed.). Paragonatama jaya.
Takwim, T., & Tomanggung, D. . (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(9), 1901–1908. Https://Doi.Org/10.54443/Sibatik.V1i9.274
Wijaya, E. ., & Riswan, R. (2022). Pengaruh Audit Tenure, Reputasi Kap Dan Opini Audit Terhadap Opini Audit Going Concern. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(9), 1657–1668. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.218
