TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARTA JAYA
Main Article Content
Fika Attaqy
Khairudin
Penyelengaraan anggaran penngelolaan dana desa di Desa Karta Jaya masih mengalami masalah, masalah yang terjadi terletak pada sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes masih kurang memadai, keterlambatan turunnya APBD, dan pelaksanaannya pun masih kurang baik. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa melalui transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemereintah desa Karta Jaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik.
Abdul, H. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Dewi, S. N., & Subandoro, A. (2022). Analisis Praktik Etika Teknisi Akuntansi: Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera [MBS] Surabaya. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(2), 69-78.
Didjaja, & Mustofa. (2003). Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa. Gosyen Publishing.
Liswatin, L., & Sumarata, R. P. (2022). Pengaruh Struktur Modal, Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi, 1(2), 79-88.
Moeleong, L. (2012). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja (Suatu Studi Kasus Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow). Jurnak Eksekutif, 1(1).
Sulistiani, D., & Ridho, N. A. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris, dan Laverage Terhadap Luas Pengungkapan Good Corporate Governance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di BEI). El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal), 5 (1), 116–132.
Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas
Werimon, S., Imam, G., & Nasir, M. (2007). Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar, 21–23.
