PROTECTION GUARANTEES FOR WHISTLEBLOWERS REGARDING INFORMATION ON NARCOTICS ABUSE BY THE COMMUNITY
Main Article Content
Galih Riana Putra Intaran
Dr. I Nyoman Bagiastra, SH., MH.
Purpose of the article This is to provide an overview of drug abuse regulations in Indonesia and explain protection for whistleblowers related to providing information on drug abuse. The methodology used in the article, which discusses the guarantee of protection given to whistleblowers regarding the provision of information about drug abuse, uses normative legal research, using a statutory legal approach in analyzing the legal issues discussed. In the end, specifically, Drug abuse is regulated in the Narcotics Law. Drug abuse is also regulated by other regulations, namely Supreme Court Circular No. 4 of 2010. However, the Supreme Court Circular only regulates the "placement of drug abusers, victims of abuse and drug addicts for medical and social rehabilitation." Apart from that, the form of regulation is still in the form of Supreme Court Circular which is limited to the scope of the Supreme Court Law. So far, there have been no special regulations that guarantee the protection of whistleblowers, especially against drug crimes. Therefore, these regulations must be presented as a law to ensure legal certainty. However, criminal reporting is regulated by Supreme Court Circular No. 4 of 2011. However, this regulation must provide certainty about what guarantees the state will provide to these whistleblowers. There still need to be more standards in the Narcotics Law and Supreme Court Circular No. 4/2011.
Ibrahim, J, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Bayu Media, 2017).
Joice Soraya, S. H. Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan. (Jakarta, Media Nusa Creative, 2022).
Akub, Muhammad Syukri, and Abdul Asis. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi." Amanna Gappa, Vol. 28 No. 2, 2020 (2020).
Astuti, Syafriana Novi. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle-Blower Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (2014): 1-15.
Astutuk, Titik Sri. "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika." IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 9.01 (2022): 66-82.
Fremmy, Benny, Efridani Lubis, and Mulyono Mulyono. "Optimalisasi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/Pid. Sus/2021/Pn. Tng)." VERITAS 8.2 (2022): 143-165.
Muhamad, Fadel, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika." Blantika: Multidisciplinary Journal 2.2 (2023): 180-188.
Muhammad Chairul Huda, “Strengthening Pancasila As National Ideology To Implementate The Balancing Values To Improve Law’s Application In Indonesia,” Jurnal Pembaharuan Hukum 5, no. 1 (2018): 1–12.
Noho, Surafli. "Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban." Lex Crimen 5.5 (2016).
Rofiq, Ahmad, and Pujiyono Pujiyono. "Strict Liability as a Counterbalance to the Principle of Error in Indonesian Criminal Law." Journal of Judicial Review 24.2 (2023): 319-332.
Sabariah, Sabariah, and Geatriana Dewi. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana)." JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 6.3 (2023): 1945-1956.
Suariawan, I. Gede, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." Jurnal Konstruksi Hukum 3.2 (2022): 444-449.
Syafiudin, Ahmad Taufik, and Gers Daviar Satindra. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8.1 (2023): 209-222.
Tumanggor, Paian, Ediwarman Ediwarman, and Mahmud Mulyadi. "Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkotika." Jurnal Normatif 2.1 (2022): 146-149.
Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika." Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 9.2 (2020): 1-15.
Yuherawan, Deni Setya Bagus, and Baiq Salimatul Rosdiana. "Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika." Jurnal Ius Constituendum 5.2 (2020): 177-195.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tentang Narkotika (LN No: 143, TLN No.: 5062)
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
