PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK PRIVASI DAN KERAHASIAAN IDENTITAS PENYAKIT BAGI PASIEN COVID-19
Main Article Content
Indah Maria Maddalena Simamora
Covid-19 patients are just like any other disease patient. Covid-19 patients also have the same rights and obligations as other patients. As in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health in Article 5 paragraphs 1 and 2 "Everyone has the same rights in obtaining access to resources in the health sector." "Everyone has the right to obtain safe, quality, and affordable health services." Basically, every patient has the right to privacy and confidentiality of the illness they suffer, including their medical data. This is regulated in Article 32 letter i of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. Constitutionally, the State protects the privacy and data of citizens. Everyone has the right to personal protection, family, honor, dignity and property under his control, and has the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do or not do something which is a human right. this indirectly makes the state has a legal obligation as the personal protector of every citizen. It should be understood that one of the hospital's obligations is to respect and protect the rights of patients. Violation of the hospital's obligations will be subject to administrative sanctions in the form of a warning, written warning, or fine and revocation of the hospital's permit. Thus, if the hospital does not protect the identity of its patient who is positive for COVID-19, the hospital may be subject to administrative sanctions. In the event that the perpetrator of spreading the patient's identity above is a doctor or dentist who intentionally does not fulfill the obligations in Article 46 paragraph (1) and Article 51 letter c of Law 29/2004, then they can be punished.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Rizki, Mochamad Januar. 2020. “Hati-hati, Penyebar Data Pribadi Pasien Corona Bisa Terjerat Pidana”, (https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati--penyebar-data-pribadi-pasien-corona-bisa-terjerat-pidana-lt5e5f40fa151be?page=2,) diakses pada 16 Februari 2022 pukul 19.36
Karo Karo, Rizky P.2019. Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana. Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
