PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN DATA PRIBADI: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 809/PID.SUS/2023/PN.MDN
Published:
2026-07-23Downloads
Abstract
"Digital crime" (or "cybercrime") has become one of the most frequently used terms in society today. The prefix "cyber-" is attached to various terms to describe new societal forms or crime types based on cyberspace—such as cyber society, cyberspace, cyberattacks, cybercrime, and cyber-terrorism. The evolution of information technology and the internet has created the realm of cyberspace; this computer-based communication world offers a new reality known as virtual reality. This environment has given rise to the specific term "cybercrime." Some experts argue that computer crime, cybercrime, and telematics crime are essentially the same, differing only in nomenclature. The underlying argument is that while computers were initially used merely for data collection and storage—facilitating conventional crimes—subsequent developments saw crimes committed via the internet, such as Trojan horse attacks and data leakage. This terminological controversy has not sparked significant debate regarding usage; for the sake of consistency, the author employs the term "cybercrime." Advances in information technology—particularly in computing and the internet—have undeniably benefited human life. However, alongside the advantages and conveniences they offer, these technologies possess a dark side capable of destroying human life and culture. Information technology has become a "double-edged sword": while it contributes to human welfare, progress, and civilization, it also serves as an effective vehicle for unlawful acts. Data theft is one such act that can be easily and effectively perpetrated by exploiting technological advancements, particularly in the sectors of data management and the handling of Personal Data—an area requiring robust protection. Advances in information and communication technology have blurred the boundaries of privacy, making it increasingly easy for Personal Data to be disseminated. Information technology can thus be utilized to commit unlawful acts, such as the theft of users' Personal Data.
Keywords:
Digital Crime Personal Data SecurityReferences
Aco Agus dan Riskawati. 2016. "Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)." Jurnal Supremasi, Vol. 10.
Adam Chazawi, Adami, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian. 2005. Tindak Pidana Pers: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan. Bandung: Mandar Maju.
Agus Raharjo. 2002. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Al. Wisnubroto. 2011. Konsep Hukum Pidana Telematika. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Anantia Ayu D., dkk. 2019. Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Brisilia Tumalun. 2018. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008." Jurnal Lex et Societatis, Vol. 6, No. 2.
Ediwarman. 2016. Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
Fitri Sucia. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Hacker dengan Tujuan Pemesanan Fiktif." Jurnal Dialektika Hukum, E-ISSN 2808-5191, P-ISSN 2808-5876, Vol. 4, No. 2.
Irhamni Ali. 2012. "Kejahatan terhadap Informasi (Cyber Crime) dalam Konteks Perpustakaan Digital." Jurnal Visi Pustaka, Vol. 14, No. 1.
Isharyanto. 2016. Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Jakarta: WR Penerbit.
Joiverdia Arifiyanto. 2024. Perlindungan Data Pribadi dan Regulasi Fintech: Penerapan di Perancis dan Indonesia. Medan: PT Tri Selaras Cendekia.
Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi. 2020. "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik." Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2.
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Priyatno, Admaja. 2004. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV Utomo.
Raharjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Saleh, Roeslan. 1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014. Perlindungan Hak atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci. Terbitan Pertama. Jakarta: ELSAM.
Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben, dan Blandina. 2016. Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Publis Pertama. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
Widodo. 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Aswaja.
License
Copyright (c) 2026 Hendrik Rahmat Syah Putra Sarumaha, Edi Yunara, Joiverdia Arifiyanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.





